40 Caleg DPRD Karo Terpilih Periode 2024-2029 Belum Melaporkan Harta Kekayaan

KARO - Empat puluh calon legislatif (Caleg) DPRD Karo terpilih periode 2024-2029, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 937 Tahun 2024, seluruhnya belum menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Hal tersebut dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo Hendra Lias Sinulingga selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Selasa (28/05-2024) melalui sambungan telepon seluler.

Baca juga: Komitmen Calon Komisioner OJK Akan Diuji

"Hingga saat ini, belum ada laporan terkait penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke pihak kami. Seluruh politisi atau 40 caleg terpilih yang telah ditetapkan, belum menyerahkan LHKPNnya masing-masing, " ujarnya.

Baca juga: Rapat Ditiadakan Sementara, 6 Orang Komisi I DPR RI Positif COVID-19

Ia mengingatkan, jika ada caleg yang sudah menyampaikan LHKPN kepada KPK agar melaporkan kepada KPU Karo. Sebab laporan tersebut sangat dibutuhkan, agar tidak dikenakan sanksi berupa tidak didaftarkan sebagai caleg terpilih sehingga tidak dapat dilantik.

Baca juga: Bagus Mahendra Minta Kejelasan Koordinasi STIA LAN Makassar-KemenpanRB Guna Pembiayaan Operasional Institusi

"Mungkin juga sudah ada yang melaporkan LHKPN periodik tahun 2023, tapi belum sampai ke kami. Meskipun begitu, waktunya masih panjang. Ini kan bulan Mei, pelantikan diperkirakan bulan Oktober nanti, " sebut Hendra Lias Sinulingga.

Dikatakannya lagi, bukti caleg jika sudah menyampaikan LHKPN kepada KPK harus diserahkan kepada KPU. Jajarannya sudah mendorong para caleg terpilih untuk segera menyampaikan LHKPN melalui surat ke partainya masing-masing.

Baca juga: Pusdiklat Setjen DPR Sosialisasikan Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ di Unram

Sekedar diketahui, sebagai pejabat negara, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terikat dengan hak dan kewajiban. Salah satunya menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Komisi VI Dukung PLN Pelopori Akselerasi Ekosistem Kendaraan Listrik EV dan Kompor Induksi

Di Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan semua calon anggota legislatif terpilih untuk menyampaikan LHKPN. Laporan tersebut bahkan menjadi salah satu syarat dalam pengusulan pelantikan caleg terpilih.

Dalam Pasal 46 rancangan PKPU diatur, calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa LHKPN. Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan ke KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Jika calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU tidak mencantumkan nama caleg dalam pengusulan nama calon terpilih.

Hasil pemilu harus mendukung pemerintahan yang bersih, indikatornya adalah keterbukaan.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR RI Santoso Minta Polri Tangkap Penimbun Minyak Goreng

(Anita Theresia Manua)